Doloksanggul, busernusantarasorottv.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar pelatihan bagi para petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan lapangan yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas data ekonomi yang dihasilkan benar-benar akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, Tomry Aritonang, menjelaskan bahwa pelatihan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan sebanyak 230 peserta yang nantinya akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Para peserta terdiri dari petugas lapangan yang akan mendata rumah tangga maupun berbagai pelaku usaha yang menjadi sasaran dalam Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Tomry, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas agar memahami metode pendataan, penggunaan instrumen survei, serta teknik komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dengan demikian, proses pengumpulan data di lapangan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BPS.
“Pelatihan ini sangat penting untuk membekali petugas dengan kemampuan teknis maupun pemahaman mengenai prosedur pendataan. Kami berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas secara profesional sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan,” ujar Tomry.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari konsep dasar Sensus Ekonomi, tata cara pengisian instrumen pendataan, teknik wawancara, hingga simulasi pelaksanaan pendataan secara langsung. Selain itu, para petugas juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika pelayanan kepada masyarakat agar pelaksanaan sensus berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari warga.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar di berbagai sektor. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi sumber informasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, penyusunan kebijakan pemerintah, serta evaluasi berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026 melalui program Ngibar SE2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, serta keterlibatan pemerintah desa untuk membantu kelancaran proses pendataan di lapangan.
Kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap. Keberhasilan sensus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Petugas lapangan diimbau untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif, santun, dan humanis saat melaksanakan tugas pendataan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat juga menjadi faktor penting guna menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan sensus berlangsung.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan data yang berkualitas tinggi.
Data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut juga akan menjadi acuan dalam melihat potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi di masa mendatang.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan optimistis dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
(Mannen Lubis)
