Bupati Humbahas Audiensi ke Kementerian PKP Bahas Penanganan RTLH dan Huntap

Pemerintahan387 Dilihat

Humbahas,busernusantarasorottv.com–Bupati Humbang Hasundutan Oloan P. Nababan melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta percepatan pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kabid Perumahan Barita Manullang, serta perwakilan Bappelitbangda Novaria Tobing. Kehadiran jajaran Pemkab Humbahas menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan perumahan masyarakat.

Di hadapan pihak kementerian, Bupati memaparkan kondisi perumahan di Humbang Hasundutan yang masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sebanyak 6.154 unit Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Humbahas.

Selain jumlah RTLH yang masih tinggi, Pemkab Humbahas juga mencatat backlog perumahan mencapai 9.047 kepala keluarga. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Humbahas turut mengusulkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 880 unit. Namun dari jumlah tersebut, yang baru disetujui pemerintah pusat sebanyak 457 unit sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 423 unit bantuan rumah.

Tak hanya membahas RTLH, audiensi juga menyoroti rencana pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana. Pemkab Humbahas mengusulkan pembangunan HUNTAP di Desa Sampetua dan Desa Pulogodang guna memberikan tempat tinggal yang aman dan layak bagi warga terdampak.

Menanggapi usulan tersebut, Kementerian PKP menyambut baik langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kementerian juga menyatakan akan menurunkan tim verifikasi dari BP2P Sumatera II untuk memastikan kelayakan data serta sasaran penerima bantuan yang diajukan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui dukungan program perumahan tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan di Humbahas ke depan. (Mannen Lubis)