Doloksanggul, busernusantarasorottv.com– Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Humbang Hasundutan bersama para pemilik dan pengelola SPPG yang berlangsung di Ruang Rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bupati, pelaksanaan MBG tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan penyediaan dan pembagian makanan. Program tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kesehatan, keselamatan, serta masa depan generasi muda.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini merupakan pelayanan publik yang menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Karena itu, setiap SPPG harus menjalankan SOP secara konsisten,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar kesehatan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kesehatan, P2KB telah melaksanakan sejumlah langkah penguatan. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis bagi relawan SPPG, pelatihan dan sertifikasi bagi penjamah pangan, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta pemantauan terhadap penerapan SOP di lapangan.
Hingga saat ini, sebanyak 24 SPPG di Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bupati juga mengingatkan agar setiap makanan yang disediakan memenuhi prinsip gizi seimbang, higienis dan aman untuk dikonsumsi. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, katanya, perlu diperketat guna menekan potensi gangguan kesehatan maupun risiko keracunan pangan.
Selain aspek kesehatan, Bupati mendorong SPPG untuk turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu, penggunaan bahan pangan dari hasil pertanian dan peternakan lokal perlu diprioritaskan, disertai pelibatan UMKM dan kelompok tani serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Humbang Hasundutan juga akan diperkuat melalui kolaborasi Pemerintah Daerah bersama unsur TNI, Polri dan Kejaksaan. Menurut Bupati, kehadiran Forkopimda tidak hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Bupati mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang sama serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Humbang Hasundutan diharapkan dapat berlangsung secara aman, berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, yakni mewakili TNI D. Lumban Gaol, mewakili Kepolisian Kasat Intelkam Jaspin Simanjuntak, mewakili Kejaksaan Jimmy Aritonang, Asisten Pemerintahan Sabar Purba, Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, pimpinan OPD terkait, Koordinator SPPG Humbang Hasundutan Imet Marbun, serta para pemilik dan pengelola SPPG se-Kabupaten Humbang Hasundutan.(Lincuan siregar)
