Humbahas,busernusantarasorottv.com – Enam fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Humbahas, Selasa (1/9/2026).
Pemandangan umum fraksi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjadi bahan dalam tahapan pembahasan Ranperda P.APBD TA 2026.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima langsung dokumen pemandangan umum fraksi yang diserahkan Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A Simamora, S.A.B dan Marsono Simamora serta diikuti para anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Turut hadir Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun, SH, M.AP, Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Ketua TP PKK, Ketua DWP Humbang Hasundutan Ny. Dewi Chiristison R. Marbun, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, tokoh adat dan agama, perwakilan BUMN/BUMD serta undangan lainnya.
Sebelum penyampaian pemandangan umum, Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora terlebih dahulu menanyakan nama-nama juru bicara dari masing-masing fraksi.
Pemandangan umum Fraksi Golkar Solidaritas dibacakan Rustam Marbun, Fraksi Hanura oleh Martini Purba, Fraksi Nasdem oleh Normauli Simarmata, Fraksi Perindo oleh Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra oleh Bosfer Nababan dan Fraksi Gabungan oleh Jamonang Nababan.
Selanjutnya, keenam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap Ranperda P.APBD TA 2026 sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Secara umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2026 kepada DPRD secara tepat waktu untuk selanjutnya dibahas melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Dalam pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya penetapan skala prioritas anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat.
Setiap perubahan anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan, diharapkan memiliki alasan yang jelas serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima dan mencatat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Namun demikian, pokir tersebut diharapkan tidak hanya dicatat, tetapi juga mendapat tindak lanjut nyata sesuai kebutuhan masyarakat.
Sektor infrastruktur turut menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, irigasi serta berbagai infrastruktur lainnya dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Demikian pula dengan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat diberdayakan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendukung aktivitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian DPRD.
Fraksi-fraksi DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dengan penganggaran yang memadai dan penetapan program yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat.
Pemandangan umum fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.(Lincuan siregar)
