Toba, busernusantarasorottv.com-Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media sosial mengenai perbedaan besaran anggaran bantuan kegiatan irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026. Klarifikasi tersebut disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).
Lena menjelaskan, perbedaan nominal bantuan tersebut disebabkan oleh perbedaan mekanisme penganggaran dari dua sumber kegiatan, yakni Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).
Untuk kegiatan yang bersumber dari TP Provinsi, terdapat 50 paket irigasi perpompaan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026, dengan nomor DIPA 018.13.04.691325/2026 tertanggal 1 Desember 2025. Dalam program ini, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket, sedangkan biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta per paket dialokasikan secara terpisah melalui kode rekening 522131.
“Dana sebesar Rp153 juta itulah yang disalurkan oleh provinsi ke rekening kelompok tani. Sementara biaya rancang bangun memiliki alokasi tersendiri, sehingga nominal yang tercantum pada papan proyek adalah Rp153 juta,” jelas Lena.
Sementara itu, enam paket tambahan bersumber dari bantuan pemerintah melalui DIPA Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan Tahun Anggaran 2026, dengan nomor DIPA SP DIPA-018.13.2.695352/2026 tertanggal 6 Juni 2026. Pada program ini, total anggaran yang diterima kelompok tani sebesar Rp155,7 juta per paket karena biaya konstruksi dan rancang bangun telah digabungkan dalam satu alokasi.
Menurut Lena, perbedaan tersebut juga berkaitan dengan mekanisme penganggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di balai, bukan di Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta juga tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.
Konsultan rancang bangun kegiatan irigasi perpompaan, Jonson Tambunan, membenarkan adanya perbedaan mekanisme pembiayaan kedua program tersebut. Ia menyebutkan, 50 paket berasal dari TP Provinsi dan enam paket dari LIP.
“Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun,” ujarnya.
Lena menambahkan, pembangunan irigasi perpompaan sangat dibutuhkan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Toba, terutama karena terdapat tujuh kecamatan yang tergolong daerah tadah hujan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi, terlebih di tengah kondisi anomali iklim yang membuat musim hujan dan kemarau sulit diprediksi.
Ia menyebutkan, indeks pertanaman di Kabupaten Toba saat ini masih berada pada angka 1,35. Karena itu, Dinas Pertanian berupaya meningkatkan indeks pertanaman melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan mengacu pada daerah lain seperti Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang mencapai indeks pertanaman 2–2,5 kali, serta Padangsidimpuan yang telah mencapai indeks pertanaman tiga kali.
“Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman,” katanya.
Menanggapi kritik yang berkembang di media sosial, Lena menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan demi perbaikan sektor pertanian. Namun, ia berharap kritik disampaikan secara profesional kepada Dinas Pertanian atau pejabat sesuai kapasitas jabatannya, bukan menyerang kehidupan pribadi. Ia menilai kritik yang konstruktif penting untuk mendorong peningkatan pelayanan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Toba. (Mannen lubis)
