Pemko Tanjungbalai Gelar Seminar Hasil/Diseminasi Kajian Potensi PAD Kota Tanjungbalai Bersama BRIN

Pemerintahan183 Dilihat

Tanjungbalai, busernusantarasorottv.com – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri sekaligus membuka Seminar hasil/diseminasi kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungbalai tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bapperida Kota Tanjungbalai bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (17/11/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bachtiar Rifai, Narasumber/tenaga ahli dari BRIN dr. Yesi Hendriani Supartoyo, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Bapperida Mariani, serta para pimpinan OPD pengampu PAD.

Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota Fadly Abdina menyampaikan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Saat ini Kota Tanjungbalai belum optimal dalam mengelola potensi sumber daya yang ada menjadi kontributor signifikan bagi PAD. Adapun beberapa kondisi krusial yang terjadi yaitu ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, potensi sumber daya yang belum optimal dimanfaatkan, tantangan dalam pengelolaan dan pendataan potensi PAD, tuntutan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan perubahan dinamika ekonomi global dan nasional, papar Wakil Wali Kota

Lanjut Fadly, selama ini, kita masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat DAU, DAK, dan DBH. Itu adalah kenyataan yang harus kita akui. Tetapi, ketergantungan yang terlalu tinggi itu berisiko jika transfer pusat berkurang, pelayanan kita ikut terganggu

“Karena itu, PAD bukan sekadar target angka di APBD. PAD adalah kedaulatan fiskal kita,
itulah mengapa seminar hari ini sangat penting. kita tidak sedang membahas angka, kita sedang membahas masa depan kemandirian kota tanjungbalai,” tegasnya

Fadly juga mengungkapkan sejujurnya, Kita memiliki potensi yang besar, tetapi belum semua potensi itu tergali secara optimal. Kota Tanjungbalai adalah kota jasa, kota perdagangan, kota pelabuhan, dan kota kuliner. Aktivitas ekonomi kita hidup, pasar kita ramai, pelabuhan kita sibuk, usaha kuliner, perhotelan, restoran, parkir, dan jasa lainnya terus bergerak tetapi, apakah semua aktivitas ekonomi itu sudah tercatat sebagai pad? apakah semua wajib pajak sudah terdata dengan benar? apakah semua potensi retribusi sudah dipungut secara tertib dan transparan? inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh kajian ini.

Saya tidak ingin PAD kita hanya naik karena menaikkan target di atas kertas. saya ingin PAD kita naik karena basis datanya benar, sistemnya benar, dan pelayanannya diperbaiki. Artinya, target PAD jangan di-mark up hanya untuk menutup belanja. Target PAD harus berbasis kajian, berbasis data, dan berbasis potensi riil. dan kajian hari ini adalah dasarnya.

Berdasarkan hasil kajian yang akan kita dengar hari ini, saya ingin menegaskan 4 prinsip penguatan PAD Kota Tanjungbalai ke depan:
pertama, data harus benar sebelum target dinaikkan. Kedua, pelayanan harus dipermudah, bukan dipersulit. Ketiga, pengawasan harus tegas tetapi adil. kepada wajib pajak yang sudah taat, kita berikan apresiasi dan kemudahan dan Keempat, PAD harus kembali ke warga. ini prinsip yang paling penting. Setiap Rupiah PAD yang kita pungut, harus kembali ke warga dalam bentuk pelayanan yang lebih baik jalan yang lebih baik, puskesmas yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, kota yang lebih bersih. jika warga melihat PAD-nya kembali dalam bentuk pelayanan, maka kepercayaan warga akan tumbuh. dan jika kepercayaan tumbuh, kepatuhan membayar pajak pun akan tumbuh.

Terakhir, Fadly meminta seluruh perangkat daerah untuk mendukung. PAD bukan hanya urusan badan pendapatan daerah. PAD adalah urusan kita semua. Tetapkan target PAD 2027 yang realistis, berbasis kajian ini bukan berbasis perkiraan. susun rencana aksi peningkatan PAD per jenis pajak dan retribusi. Integrasikan hasil kajian ini dengan inovasi kita seperti e-parking dan simardan. Perangkat daerah yang mengelola retribusi parkir, pasar, kesehatan, perizinan, dan lainnya wajib tertib dalam pendataan dan pelaporan, pungkasnya. (Jonpiter hasibuan)