Wali Kota Tanjungbalai Menandatangani MoU “Jaksa Sahabat Pendidik” Bersama Gubernur Sumut, Kejati dan 33 Kepala Daerah
MEDAN, Diskominfo – Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui penandatanganan MoU program Jaksa Sahabat Pendidik
Kerja sama tersebut menjadi langkah bersama untuk menghadirkan edukasi dan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran serta perlindungan bagi insan pendidikan.
Acara diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus meluncurkan hotline “Jaksa Sahabat Pendidik” antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut
Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (6/10).
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut Menandatangani MoU ini secara serentak bersama Bupati/Wali Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Kajati Sumut Muhibuddin mengungkapkan, sejak beberapa bulan bertugas ia gelisah karena laporan terkait dunia pendidikan masuk setiap hari. Laporan itu menyangkut dana BOS, revitalisasi sekolah, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.
“Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi,” ujarnya.
Karena itu, ia memerintahkan Asisten Intelijen berkolaborasi dengan Kadisdik Sumut. Pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan Kemendikdasmen. Muhibuddin menegaskan, anggaran pendidikan yang besar menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, uang APBN tidak boleh sekadar mengucur tanpa bekas, apalagi hanya menghasilkan bangunan seadanya. Ia menekankan pencegahan korupsi di sektor pendidikan bukan semata soal represif.
“Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan,” tegasnya.
Menurut dia, lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberi konsultasi dan mengawal pembangunan, ketimbang datang membawa surat panggilan.
Pencegahan, kata dia, harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Muhibuddin juga mengingatkan kerugian negara tidak hanya sebatas nilai penyimpangan anggaran. Negara, ujarnya, turut kehilangan aset manusia yang sudah disubsidi sejak dalam kandungan hingga menjadi pejabat.
“Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah,” tegasnya, seraya meminta kepala daerah tidak mengambil hak bangsa demi kepentingan politik praktis.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kehadiran Kajati menenangkan para kepala sekolah. Menurutnya, saat ditanya apakah terbebani menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), semua kepala sekolah menjawab terbebani.
Bobby menjelaskan, beban itu muncul karena dana BOS yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola kepala sekolah, tanpa pelatihan khusus. Kebijakan ini, kata dia, berlaku di seluruh Indonesia.
Bobby juga menyoroti maraknya LSM yang namanya menyerupai lembaga penegak hukum. Ia menilai kepala sekolah yang bekerja benar tak perlu takut.
“Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya,” ujarnya.
Ia mengaku pernah mendengar kasus pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejari semasa di Medan, dengan nilai Rp5 juta hingga Rp10 juta. Namun, ia enggan menyebut identitas oknum maupun waktunya.
Bobby menambahkan, program revitalisasi sekolah merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik Presiden, sehingga daerah wajib mengawal dengan integritas.
Di akhir sambutan, ia menyebut Pemprov telah menganggarkan 2027 untuk menaikkan penghasilan guru paruh waktu, dari sekitar Rp1 juta–Rp2 juta menjadi target take home pay Rp3,5 juta hingga Rp4 juta. (Jonpiter hasibuan)
