Doloksanggul, busernusantarasorottv.com – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Humbang Hasundutan, Senin (2/11/2026).
Penyampaian nota jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan R-APBD 2027, sekaligus bentuk tanggapan pemerintah daerah terhadap berbagai pertanyaan, saran, kritik, dan masukan yang disampaikan Fraksi Golkar Solidaritas, Hanura, NasDem, Gerindra, Perindo, serta Fraksi Gabungan.
Dalam sidang tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian dan pandangan yang diberikan terhadap rancangan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa masukan legislatif merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi rakyat untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian dalam nota jawaban tersebut adalah penurunan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp54,47 miliar. Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut berkaitan dengan perubahan alokasi sejumlah komponen Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi pembayaran, perluasan kanal pembayaran termasuk QRIS, peningkatan pengawasan, dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait.
Terkait penyusunan belanja daerah, Bupati menjelaskan bahwa R-APBD 2027 dirancang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan dasar serta mengutamakan program yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Mengenai rasio belanja pegawai yang dalam R-APBD 2027 tercatat sebesar 44,92 persen dari total belanja daerah, pemerintah daerah memahami pentingnya pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan resmi terkait pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja mandatori lainnya akan disampaikan secara tertulis.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menanggapi masukan fraksi mengenai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD merupakan instrumen penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Setiap usulan akan ditelaah dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan jalan, irigasi, serta jalan usaha tani. Selain mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, Pemkab Humbang Hasundutan akan terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Pembangunan infrastruktur yang mampu memperlancar akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus mendukung produktivitas pertanian, menjadi salah satu perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
Bupati selanjutnya menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah. Pengalokasian anggaran pada kedua sektor tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperbaiki sarana dan prasarana, memperluas akses layanan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, termasuk penurunan stunting, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah akan terus melakukan penajaman prioritas belanja dengan memperhatikan pemerataan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan program. Penyesuaian anggaran diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan hingga tingkat desa.
Bupati berharap seluruh pandangan dan masukan fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2027. Melalui komunikasi dan kerja sama yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, rancangan anggaran tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, didampingi Wakil Ketua Jessika A. Simamora, S.A.B., dan Marsono Simamora, serta diikuti anggota DPRD lainnya.
Turut hadir Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun, SH, M.AP., Sekretaris Daerah Christison R. Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan undangan lainnya.(Lincuan siregar)
