MEDAN (busernusantaratv.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai M. Yusahrihardi Girsang, SH., MH., menjatuhkan putusan bebas terhadap Enda Simakasura Ketaren dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Menara Tele di Kabupaten Samosir, Jumat (13/11/2026) sore.
Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim di Ruang Cakra 1 PN Medan, majelis hakim menyatakan Enda Simakasura Ketaren tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
Diketahui, Enda Ketaren merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang berkaitan dengan proyek pembangunan tersebut.
Usai persidangan, suasana haru dan bahagia menyelimuti keluarga, kerabat, serta rekan-rekan Enda Ketaren yang telah menunggu jalannya persidangan. Saat Enda keluar dari ruang sidang, keluarga dan para kerabat langsung menyambutnya dengan tangis haru dan penuh sukacita atas putusan yang dibacakan majelis hakim.
Dalam kesempatan tersebut, Enda Ketaren menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim advokat Hotma Sitompul Law Firm yang telah mendampinginya selama menjalani seluruh proses hukum di persidangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para saksi serta rekan-rekan kerjanya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah memberikan dukungan selama proses persidangan berlangsung.
PH Tegaskan Putusan Bebas, Sebut Tidak Ada Lagi Upaya Hukum
Sementara itu, tim penasihat hukum dari Hotma Sitompul Law Firm yang dipimpin Philipus Sitepu, SH., MH., bersama Mulyadi Sihombing, SH., dan Donny Manullang, SH., menegaskan bahwa putusan bebas tersebut merupakan hasil dari proses persidangan yang menyatakan klien mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Philipus Sitepu menyampaikan bahwa pihaknya menilai putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi Enda Ketaren. Ia juga menegaskan bahwa menurut pandangan tim penasihat hukum, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan bebas tersebut.
“Oleh karena itu, terhadap putusan bebas tidak ada upaya hukum. Maka Bang Maka (Enda Simakasura Ketaren) sudah bebas sepenuhnya, dan tidak ada lagi upaya hukum dalam putusan bebas tersebut,” ujar Philipus Sitepu kepada wartawan usai persidangan.
Lebih lanjut, Philipus mengatakan bahwa putusan bebas tersebut menjadi momentum penting untuk memulihkan nama baik kliennya yang selama ini dikaitkan dengan dugaan korupsi dan tuduhan penerimaan sejumlah uang.
Menurutnya, selama proses hukum berlangsung, Enda Ketaren telah menghadapi berbagai tuduhan yang dinilai merugikan nama baik dan reputasinya.
“Berita ini harus tersebar ke seluruh Indonesia bahwa Bang Maka selaku PPK dalam proyek Waterfront City dan Menara Tele telah diputus bebas. Kami ingin memulihkan seluruh nama baik Bang Maka yang selama ini diduga melakukan korupsi, diduga menerima uang, serta berbagai tuduhan lainnya. Hari ini semuanya telah tuntas. Bang Maka tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Philipus Sitepu, SH., MH.
Dengan dibacakannya putusan tersebut, perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Enda Simakasura Ketaren menjadi dasar bagi Enda Ketaren untuk kembali menjalani aktivitasnya setelah melalui rangkaian proses hukum yang panjang.(B.S)
