Medan(busernusantarasorottv.com)- Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menggema di Kota Medan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Isu yang disoroti mencakup sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, aparat mengerahkan sebanyak 620 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Pengamanan dilakukan guna memastikan aksi berjalan tertib serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kehadiran personel TNI dalam pengamanan aksi sempat menuai sorotan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Menanggapi hal tersebut, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Dhana Nur Kurniawan menegaskan bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari sinergi antar-instansi dalam menjaga keamanan.
“Ini kan kita sama-sama membangun, makanya TNI-Polri harus ini. Karena kita harus sinergitas,” ujar Dhana di sela-sela pengamanan aksi.
Selain menempatkan ratusan personel di lokasi, petugas juga menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPRD Sumut guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama berlangsungnya aksi.
Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang telah memulai demonstrasi sejak pagi hari, massa aksi di Medan baru terlihat mulai bergerak dan memadati lokasi pada siang hari.
Bawa ‘Rapor Merah’ Pemerintah
Dalam aksi tersebut, BEM USU membawa simbol “rapor merah” sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja awal pemerintahan pusat dan daerah. Mereka menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Adapun tuntutan yang disuarakan mahasiswa meliputi:
1.Menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
2.Mendesak efisiensi serta transparansi penggunaan APBN dan APBD untuk program-program prioritas.
3.Menolak segala bentuk dwifungsi Polri dan meminta peningkatan akuntabilitas institusi kepolisian.
4.Meminta pemerintah menghentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan skema pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif.
5.Mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
6.Mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
7.Menuntut pertanggungjawaban penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta penindakan tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal.
8.Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan listrik dan air bersih di daerah.
9.Menagih realisasi janji politik pembukaan 19 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Dalam aksi tersebut, situasi di sekitar Gedung DPRD Sumut terpantau kondusif. Aparat keamanan masih berjaga di sejumlah titik untuk memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa berlangsung aman, tertib, dan damai.(B.sihombing)
