Dololsanggul, busernusantarasorottv.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) terus berupaya memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Salah satu langkah yang dilakukan melalui pelatihan dan verifikasi MHA yang dibuka langsung Bupati Humbahas, Dr Oloan P Nababan, di Hotel Akasi Doloksanggul, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nitta Rosalin; Ketua BRWA Sumatera Utara, Roganda Simanjuntak; Ketua Pengurus Harian AMAN Humbahas, Samuel Purba; serta perwakilan KSPPM, Susi Halawa. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sabar H Purba.
Dalam sambutannya, Bupati Oloan menyampaikan apresiasi kepada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara atas inisiatif penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Menurutnya, masyarakat hukum adat beserta wilayah adat merupakan bagian penting dari identitas, kebudayaan, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. Wilayah adat juga menjadi ruang kehidupan yang menyimpan nilai sosial, kearifan lokal, dan aturan adat warisan leluhur.
Ia menilai, pengakuan hak masyarakat adat masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pemetaan wilayah dan kepastian legalitas. Karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga verifikator yang profesional, objektif, serta memahami metode pemetaan partisipatif.
Bupati juga meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius agar pelaksanaan verifikasi di lapangan berjalan akurat, berdasarkan fakta sejarah, sekaligus mencegah potensi konflik.
Pemerintah Kabupaten Humbahas, tegasnya, berkomitmen mendukung upaya pengakuan, perlindungan, dan penguatan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya.(Lincuan siregar)
