Doloksanggul, busernusantarasorottv.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Sosial bersama Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melakukan verifikasi faktual dan pendataan langsung terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar layak.
Pelaksanaan verifikasi dimulai di Desa Janji Hutanapa, Kecamatan Parlilitan, pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 22 hari dengan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan data penerima dengan kondisi riil masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Humbang Hasundutan, Rambe Mardongan Manalu menjelaskan bahwa pendataan lapangan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, proses verifikasi faktual sangat penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan data maupun potensi penyalahgunaan bantuan sosial di lapangan.
Rambe Mardongan Manalu menambahkan, pemerintah ingin menciptakan sistem penyaluran bantuan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan adanya pendataan langsung, kondisi ekonomi masyarakat dapat diketahui secara nyata sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Joharlan Hutagalung, SH, MH menegaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan pendampingan hukum sekaligus mengawal seluruh proses agar berjalan objektif dan sesuai aturan.
Ia menyebutkan, Tim Jaksa Pengacara Negara bersama petugas Dinas Sosial akan mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima manfaat untuk melakukan pengecekan data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar data penerima bantuan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim gabungan juga mengimbau masyarakat agar memberikan informasi secara jujur dan kooperatif selama proses pendataan berlangsung. Pemerintah berharap melalui verifikasi faktual ini, penyaluran Program Keluarga Harapan Tahun 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Humbang Hasundutan yang membutuhkan.(Mannen Lubis)
