BENGKULU,Busernusantarasorottv-Undang Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 33 Sangat Jelas Berbunyi, Bumi Air Dan Seisinya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar Besarnya Kesejahteraan Dan Kemakmuran Rakyat, Lalu Rakyat Yang Mana Sejahtera Dan Makmur.? Sementara Masyarakat Buka 2-3 Hektare Saja Untuk Menyambung Hidup Selalu Dihadapi Denga Hukum Bahkan Di Tahan.
Seperti Terungkapnya Bahwa Lahan Yang Digarap Petani Tanjung Sakti Yang Digugat oleh PT.Daria Dharma Pratama (DDP) Kondisinya Tak Terurus Bengan Baik Dan Tidak Memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Pada Saat Sidang Dengan Agenda Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Mukomuko, Selasa 5 – 12 Yang Lalu.
Harapandi, Salah Seorang Tergugat Yang Hadir di Sidang Menerangkan, Saksi Dengan inisial Harapandi Menyatakan Petani Telah Mempertanyakan Lahan Yang Tak Diurus Dengan Baik Dan Telah Dilakukan Pengukuran Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muko Muko Yang Berada di Wilayah Desa Serami Baru Ke Kantor Region PT.DDP.
Dan Berdasarkan Keterangan Dari Legal PT.DDP, Pengukuran Dilakukan Di Divisi4 – 5 Dan 7 Air Pedulang Estate, Pengukuran Dilakukan Untuk Pengurusan izin HGU.
“Bahwa Saksi Menyampaikan, Dari Keterangan Legal PT. DDP Bahwa lahan di Divisi 5 dan 7 Air Pedulang Estate Belum Memiliki HGU. Dan Dilokasi Tersebutlah Banyak Lahan Garapan Masyarakat Desa Sibak,”Ungkap Harapandi.
Harapandi Juga Menambahkan, Pernyataan Saksi Selaras Dengan Alat Bukti Yang Tim Advokasi Ajukan Yaitu Surat PT. DDP No: 113/DD-APE/III/2022 Tertanggal 9 Maret 2022, Yang Pada Pokoknya PT.DDP Mengakui Bahwa Area Divisi 5 Dan Divisi 7 Air Pedulang Estate Berada Di Luar HGU PT DDP Atau Belum Memiliki HGU.
Sementara Pihak Managemen Perusahaan PT.DDP Saat Dikonfirmasi Oleh Media ini Mengatakan,”Maaf Pak, Saya Tidak Bisa Memberi Komentar Tekait Masalah Harapandi, Semoga Saja Harapandi Dan Kawan Kawanya Menyadari Tindakan Yang Mereka Lakukan Salah Pak,”Ujarnya Melalui WhatsApp,”Demikian.
(BuserBkl)
