Bungkulu Seluma : busernusantarasorottv.com : Gelombang penolakan terhadap rencana pembukaan tambang emas di kawasan Hutan Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, terus membesar. Sejak Sabtu hingga Minggu, rumah-rumah warga di sejumlah desa mulai dipasangi spanduk penolakan sebagai simbol perlawanan dan bentuk kekhawatiran mendalam terhadap ancaman kerusakan lingkungan.
Warga menilai operasi tambang emas berskala besar tersebut berpotensi menghancurkan ekosistem hutan, menghilangkan sumber mata pencaharian, serta mengancam lima mata air sungai besar yang selama ini menjadi tumpuan ribuan petani.
“Kami tidak ingin kampung kami rusak akibat tambang emas yang luasnya puluhan ribu hektar. Itu bisa menghancurkan kehidupan kami dan ribuan petani yang bergantung pada air sungai,” tegas Saputra Regiono, salah satu warga yang aktif menggalang penolakan, Jumat (5/12/2026).
Selain kerusakan lingkungan, masyarakat menyoroti absennya jaminan keselamatan dari pemerintah maupun pihak perusahaan. Risiko longsor, pencemaran air, hingga hilangnya lahan pertanian dianggap sangat mengancam permukiman warga.
Ketua Umum OMBB Ikut Angkat Bicara
Ketua Umum Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin, turut memberikan pernyataan tegas menanggapi situasi ini. Ia menilai suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan pemerintah harus bertindak cepat sebelum konflik semakin meluas.
“Kami dari OMBB berdiri bersama masyarakat. Jika tambang ini dipaksakan, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada masa depan anak-anak dan generasi mendatang. Pemerintah wajib mendengar suara rakyat dan segera menghentikan rencana ini,” tegasnya.
M. Diamin juga menambahkan bahwa OMBB siap mengawal proses advokasi bersama warga dan tokoh adat hingga pemerintah memberikan keputusan yang berpihak pada masyarakat lokal.
Dua Tuntutan Utama Warga
Melalui aksi pemasangan spanduk dan penyampaian aspirasi di media sosial, warga menegaskan dua tuntutan utama:
1. Menolak rencana pembukaan tambang emas di Hutan Bukit Sanggul.
2. Meminta Pemkab Seluma dan Pemprov Bengkulu membatalkan dan/atau menolak rencana tersebut.
Tokoh adat dan masyarakat juga telah mengirim surat terbuka kepada Presiden RI, meminta pemerintah pusat turun tangan mengetuk pintu penyelesaian sebelum konflik agraria semakin meruncing.
Aksi penolakan diperkirakan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan kepastian menghentikan rencana eksploitasi tambang emas tersebut. Warga berharap pemerintah lebih mengutamakan masa depan lingkungan, keselamatan masyarakat adat, dan keberlanjutan sumber air ketimbang kepentingan eksploitasi yang mengancam ruang hidup mereka.
(Team)
