BENGKULU,busernusantarasorottv– Melansir Dari BencolenTim.com, Tentang Adanya Dugaan Penyelewengan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Bengkulu Yang Sempat Digiring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Provinsi Bengkulu Pada Februari 2023 Lalu Bak Hilang Ditelan Bumi, Karena Sampai Sekarang Diduga Belum Diusut Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kita Meminta Agar APH Nantinya Mengetahui Tentang Adanya Sindikat Di Kantor Bapenda Kota Bengkulu. Kami menduga banyak permainan, lewat Makelar-Makelar Pajak Memberikan Keuntungan Ke Oknum,”Ujar Thamrin, Ketua LSM Nurani, Saat itu.
Namun, Ketika Ditanyai Perkembangan Kasus ini, Thamrin Terkesan Hemat Bicara. Ia Malah Mengeluh Lantaran Tak Diterima Audiensi Saat Mengadvokasi Kasus ini.
Karena itu, Sambungnya, LSM Nurani Masih Menunggu Pihak DPRD Kota Bengkulu Agar Bisa Menerima Audiensi Mereka.
“Kita Tetap Menduga Bahwa Sistem Yang Mereka Lakukan Sangatlah Tersistematis,”Ujarnyaa.
Thamrin Pun Meminta Agar DPRD Kota Bengkulu Bentuk Pansus Untuk Menginvestigasi Dugaan Kebocoran PAD ini.
“Ada Kerugian Negara Serta Menguntungkan Pihak Pribadi Dan Yang Kita Sayangkan Pihak Yang merasa Dirugikan Bungkam,”Sambungnya.
Mantan Kabid PBB Dan BPHTB Bapenda Kota Bengkulu Gita Gama Sempat Dilaporkan Ke Inspektorat Kota Bengkulu Oleh Salah Satu Developer Terkait Dugaan Penyelewengan BPHTB Tersebut.
Terpisah, Kajari Bengkulu Yunitha Arifin,SH.MH, Rabu 18/10 Kemarin Malam Usai Rilis Penangkapan DPO Korupsi Ketika Hendak Diwawancarai Mengenai Dugaan Penyelewengan Pajak BPHTB Belum Mau Berkomentar.”Demikian.
Buat Publik, Jangan Mereka Katakan Tidak Tau, Karena Kami Media Sudah Memberi Tau, Tinggal Rakyat Yang Menyimpulkan.
(buserbkl)
