BENGKULU UTARA : busernusantarasorottv.com-Terkait Persoalan Beli Motor Yang Direncanakan Oleh Sonti Bakara Menuai Kritikan Tajam Dari Berbagai Kalangan Masyarakat Umumnya Provinsi Bengkulu Dan Terkhusus Bengkulu Utara. Perbuatan Sonti Bakara Ketua DPRD Bengkulu Utara Sudah Melukai Hati Masyarakat Bengkulu Utara Akibat Ulahnya Sejumlah Kalangan Masyarakat Dengan Berbagai Komentar Atas Kejadian Tersebut, Ada Yang Mengatakan, Tidak Usalah Memperjuangkan Nasif Masyarakat, Tidak Korupsi Saja Kami Sudah Bersyukur, Ada Juga Yang Komen, Wakil Rakyat Memang Tidak Bisa Diandalkan Banyak Tidak Berbuat Apa Apa. Kalau Saja Permintaan Masyarakat Dapat Dikabulkan, Kami Masyarakat Minta Tidak Diadakan Lagi Wakil Rakyat Kata Sejumlah Warga Dan Masyarakat Kepada Media Buser ini.
Dilain Pihak, Dikembalikan Lagi Dokumen APBD 2024 kabupaten Bengkulu Utara Itu Sudah Menunjukan Satu Ketidak Wajaran Yang Dilakukan Oleh Sonti Bakara Dengan Dana 8 Miliar Belanja Motor Untuk Sejumlah Oknum Kepala Desa, Apa Lagi Masyarakat Saat ini Masih Dilanda Kesusahan, Usai Covid-19 Ditambah Lagi Kemarau Berbulan Tanpa Ada Keperdulian,”Ujar Masyarakat. Dikutiv Dari harianrakyat.online Penerapan APBD 2024 Belum Ada Berita Acara Kesepakatan, Dan Sejak Awal Tidak Ada Pembahasan Dari Banggar Hal itu,”Diungkapkan Oleh HERLIANTO BA,AP 12-2023 Pada Media.
Dalam Rekaman Suara SONTI BAKARA,SH. Untuk Meyakinkan Para Kades Se-Kabupaten Bengkulu Utara Menjelang Pemilu Serentak 2024 Menekankan Eksekutif Segera Proses Motor Dinas Kepala Desa
“Kepada Media harianrakyat.online Dikatakan Sonti Bakara,”Saya Tekankan Pepada Eksekutif Jangan Lama-Lama Diproses Saya bilang, jangan kalian berikan motor itu di bulan 10 bulan 8 dan bulan 12 saya bilang, pokoknya diusahakan segera, jadi jawab mereka iya buk Ketua itu akan segera kita proses,”Jelas SONTI BAKARA Kepada Ketua ABDESI Kabupaten Bengkulu Utara.
Pernyataan Ketua DPRD kabupaten Bengkulu Utara SONTI BAKARA Tersebut Diduga Mendahulukan Kebijakan Gubernur Provinsi Bengkulu ROHIDIN MERSYA. Hingga APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bengkulu Utara Sistem.
Untuk Menjaga Kepercayaan Publik Diharapkan Pihak Pihak Terkait Seperti APH, Gakumdu, Bawaslu Harus Tuntaskan Hingga Keakar Akarnya Siapapun Terlibat Harus Di Proses Sesuai Undang Undang Yang Berlaku.”Demikian.
(BuserBU)
