Jakarta,busernusantarasorottv.com-Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Acara tersebut digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, Wakil Ketua DPRD Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun, Kepala Bappelitbangda Pahala H. Lumban Gaol, Plt. Inspektur De Zon Franatha Situmeang, serta Plt. Kepala BPKPD Resva Panjaitan.
Rakor ini merupakan bagian dari program Koordinasi dan Supervisi yang dilaksanakan Direktorat Wilayah I KPK. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemerintah daerah dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Pada hari yang sama, sembilan kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara turut hadir, antara lain Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Nias Barat, Pakpak Bharat, Karo, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara.
Kehadiran pimpinan daerah dan DPRD Humbahas ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam mendukung pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataannya pada rakor, Bupati Oloan menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Korupsi merusak keadilan sosial dan menjadi penghambat utama kemajuan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus mencegah persatuan dan menindak segala bentuk korupsi. Sinergi dengan KPK bukan hanya penting, tapi mutlak diperlukan,” tegasnya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan secara sektoral. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Freddy)
