Bupati Samosir Launching BUMDesma Marsada Tahi Kecamatan Pangururan

Samosir ,busernusantarasorottv.com-Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST melaunching BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Marsada Tahi Kecamatan Pangururan, di Jl. Simanindo, Desa Sianting-anting, Kecamatan Pangururan, Rabu (31/7).

Launching ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Samosir didampingi unsur Forkopimda, dan penyerahan SK Kemenhumkam No. AHU-00102.AH.01.35 Tahun 2024 oleh Bupati Samosir kepada Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Perawati Sitanggang.

Hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda diantaranya Anggota DPRD Polten Simbolon, Kapolres Samosir diwakili Kapolsek Pangururan M. Sitanggang, Danramil Pangururan diwakili Dirtono Sihotang, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Sosial PMD Agust Karokaro, Kadis Budpar Tetti Naibaho, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung, perwakilan OPD lainnya, Camat se-Kabupaten Samosir, TBPP Raun Sitanggang dan Marhuale Simbolon, Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Pangururan, Ketua Gapoktan se-Kecamatan Panguruan, serta jajaran pengurus BUMDesma Marsada Tahi.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST dalam sambutannya mengapresiasi berdirinya BUMDesma Marsada Tahi yang merupakan pertama di Kabupaten Samosir.

Bupati manyampaikan dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Samosir, ada dua hal yang diutamakan yaitu membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder, dan pembangunan yang dimulai dari desa.

“Hal itu dapat kita lihat dalam kegiatan launching ini. Pembentukan BUMDesma Marsada Tahi melalui musyawarah antar desa. Artinya, selain melalui regulasi yang ada, kita melihat kebersamaan diantara seluruh Kepala Desa di Kecamatan Pangururan ini”, kata Vandiko.

Vandiko berharap kehadiran BUMDesma Marsada Tahi ini dapat terus berkembang dan menjadi motivasi untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Samosir.

Bupati berpesan, agar manajemen BUMDesma Marsada Tahi mengedepankan aturan, transparansi dan profesionalisme. Disamping membangun sinergitas dan kemitraan dengan semua pihak termasuk sektor swasta agar mau berinvestasi di BUMDesma ini.

Baca Juga  3 PERANGKAT DESA KARYA PELITA DILANTIK SESUAI TUPOKSI MASING MASING SEMOGA AMANNAH

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat BUMDesma Marsada Tahi, Ihut Irensus Malau menjelaskan, lahirnya PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2021 merupakan cikal bakal dibentuknya BUMDesma ini. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan WAJIB dibentuk menjadi BUMDesa bersama.

“Kami dengan sigap menanggapi aturan tersebut, dan melalui Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Pangururan, kami sepakat untuk membentuk BUMDesma Marsada Tahi”, katanya.

Dijelaskan, saat ini BUMDesma Marsada Tahi masih memiliki 2 unit usaha, yakni Unit Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Simpan Pinjam Perempuan dan unit Pertanian dan Perdagangan.

Camat Pangururan Robintang Naibaho berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir agar BUMDesma ini dapat berjalan dan berkembang.

“Ini merupakan semangat kami dalam menggerakkan perekonomian melalui gerakan akar rumput dalam membangun Samosir. Doa kami semoga BUMDesma ini dapat berkembang kedepan”, kata Robintang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat  Richat Gultom mengatakan, hingga saat ini usaha eks PNPM MPd di Kabupaten Samosir yang masih aktif hanya ada 2. Salah satunya adalah Kecamatan Pangururan yang mentransformasi menjadi BUMDesma Marsada Tahi, dan merupakan BUMDesma yang pertama di Samosir, bahkan di kawasan kabupaten tetangga yakni Kabupaten Toba, Humbahas dan Taput.

 

Dirinya, berharap Pemda melalui Camat agar mendorong transformasi ini di seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir.

Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir F. Agust Karokaro, mengatakan regulasi pembentukan BUMDesma mengamantkan setiap desa di satu wilayah kecamatan diwajibkan ambil bagian dalam pembentukan BUMDesma.

Salah satu skala prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Samosir adalah alokasi Dana Ketapang sebesar 20 persen, dimana dana ini masih dibelanjakan keluar daerah.

Baca Juga  Siap Masuk Ke Ranah Hukum Kadiskes Dan Sekdis Kabupaten Cirebon, Bila Hingga Bulan September 2023 Tidak Didistribusikan Antropometri

“Maka khususnya kepada para bankir, kepada para pengusaha kepada para birokrat,  jajaran pemerintah pusat demikian juga pada TNI/Polri dan kejaksaan untuk mendukung pengembangan masyarakat Samosir menjadi masyarakat internasional” kata Lasro.

Diakhir sambutannya, Lasro Marbun berharap Bupati Samosir fokus perubahan ekonomi, dari  pertanian ke jasa pariwisata lalu membuat kolaborasi antar regional dan melanjutkan berbagi event nasional maupun internasional.
“banyak festival itu kami catat di provinsi bagian dari keunggulan Samosir , pertahankan terus berbagai event yang sudah terlaksana” ucap Lasro mengakhiri.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sibolga menyampaikan,Tao Toba Jou Jou X Digifest merupakan kegiatan tahun ke-4 sejak 2021 dan kedua kalinya digelar di Kabupaten Samosir. Pelaksanaan di Samosir tahun ini dapat memberikan multi efek yang lebih besar terhadap pengembangan kualitas pariwisata Danau Toba secara umum karena Samosir saat ini menjadi jantung pengembangan DPSP Danau Toba.

Mengangkat  tema “Sinergi akselerasi Danau Toba menuju destinasi pariwisata berkelas dunia”, Riza Putera mengatakan
bahwa Danau Toba dengan alam dan budaya yang sangat menarik, memiliki kesan yang majestic menjadi alasan kuat menjadi destinasi pariwisata Danau Toba  yang layak dikembangkan.(Jhones Turnip)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *