Bogor, busernusantarasorottv– Kepala UPT PUPR jalan dan jembatan sekabupaten Bogor jarang berada dikantor. Akibat sejumlah kasus di instansi kegiatan proyek pembangunan Infrastuktur jalan dan Jembatan ambruladul belum sebulan diperbaiki jalan banyak yang rusak dikabupaten Bogor. Banyak ditutupi dan tak transparannya sehingga jadi polemik dan sorotan sejumlah LSM dan awak media guna mencari celah jalankan fungsi kontrol sosialnya untuk konsumsi publik.
Sebagai landasannya adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP), Namun sejumlah Ka UPT saat dikonfirmasi bahkan sejumlah LSM pun lakukan klarifikasi hal kasus jadi sorotan terindikasi menyalahi jabatan dan kewenangan selaku pejabat ASN di DiDins PUPR Jalan dan Jembatan.
Dikatakan nara sumber mengatakan,” bahwasannya Ka UPT memang jarang berada dikantornya, seraya menambahkan aneh dalam seminggu hanya sekali beliau masuk kantor”. Ujarnya ketus.
Tanpa terindikasi KKN adanya dana buat Bancakan koordinasi yang dihimpun dari sejumlah kontraktor yang dapat proyek dimenangkan lelang miliyaran. Demikian proyek hasil Penunjukan Langsung ( PL) dengan nominal dibawah Rp 200.juta. (Vendor/kontraktor sebagai rekanan binaan) pejabat terkait di intaatansi ini. Menurut nya, kemudian di setorkan ke bagian Ka.Bidang Jalan.
DANA APBD JADI BANCAKAN PEJABAT !!!?
Sejumlah Oknum pejabat dan Kepala Dinas serta kuat disinyalir terindikasi korupsi melalui Kepal-kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan se Kabupaten Bogor diduga setor uang Koordinasi ke Dinas di Gedung Kantor PUPR Kabupaten Bogor, Jl. Tegar Beriman Cibinong Bogor.
Disinyalir uang Siluman tersebut untuk Koordinasi Tutup mulut yang dibagikan oleh oknum pegawai PUPR adapun besarnya bervariasi; Rp. 250.000,- sd. Rp. 300.000,- bahkan 1,5 juta apakah atas perintah Kadis PUPR, ketika itu Kadis masih dijabat H.R. Soebiantoro (Bibin) dan kini mrnduduki jabatan sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup ( LH). Demikian Rizky Akbar ( Bombom) Kepala UPT. Infrastruktur kelas A Wilayah IV Bogor. supaya Kasus-kasus proyek” Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta khusus tambal sulam jalan ( Perawatan ) berlobang yang dikerjakan asal-asalan alias asal jadi. Jalan belum sebulan ambruladul.???!
Bahkan Kadis PUPR Kab. Bogor saat saat itu dihabat Subiantoro/alias Bibin sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hari, Selasa, Tanggal, 14 April 2022 di Gedung Merah-Putih sebagai saksi kasus Bupati Ade Yasin berkaitan dengan suap oknum BPK. Jawa Barat.
Dan ketika dikonfirmasikan ke Kepala Dinas (KADIS) Dinas PUPR JALAN dan JEMBATAN , pihak staf mengatakan bahwa pak KADIS sedang tidak berada di Kantor.
Dua oknum Kepala UPT yaitu : Bmb, dan hampir setahun ini dipegang kendali adalah BDN (Kepala UPT Ciawi kab. Bogor) sebagai pengepul APBD setiap UPT dihimpun uang dikorupsi jadi bancakan pejabat kolaburasi oknum pejabat ASN dan rekanan binaan /Vendor. Nara sumber busernusantarasorottv.id mengungkapkan ” memang dana koordinasi menggiurkan juga nominalnya Fantastik.
Untuk itu Inspektorat Kabupaten Bogor dan Kejari Kabupaten Bogor wajib dan harus untuk, tidak hanya mendalami kasus ini lidik dan penyidikan. Inspektorat Kabupaten Bogor segera cepat mengusut tuntas dana APBD di DINAS PUPR Bogor. Terpenting adalah baiknya segera dilimpahkan kepengadilan ( Ekstra-ordinary Crime) dan tangkap aktor intelektualnya. Agar uang negara bisa diselamatkan ke negara dan kemaslahatan.
Dengan demikian bagaimana kasus ini dan sampai sejauhmana permasalahan sebenarnya yang terjadi kinerja pada otoritas instansi PUPR jalan dan jembatan Kabupaten Bogor. (Gatot P/busernusantarasorottv.com)
