Samosir,BNSTV
Huta Siallagan merupakan sebuah desa kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang dibangun pada masa pemerintahan pemimpin Huta pertama, yaitu Raja Laga Siallagan.
Siallagan adalah keturunan Raja Naimbaton yang mengikuti garis Raja Isumbaon, putra kedua Raja Batak. Silsilah garis keturunan kemudian dikembangkan pada masa pewarisnya, yaitu Raja Hendrik Siallagan.
Selanjutnya, turun ke keturunan Raja Ompu Batu Ginjang Siallagan. Sejumlah keturunan Raja Siallagan masih tinggal di sana hingga hari ini di Desa Ambarita, di mana makam nenek moyang mereka masih dapat ditemukan di daerah tersebut.
Ir Gading Jansen Siallagan merupakan keturunan ke 17 dari Raja Siallagan memberi penjelasan tentang historis atau silsilah Marga Siallagan.
Saat ditemui di Huta Siallagan, Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Gading menjelaskan bahwa Raja Siallagan berasal dari Tamba Tua lalu merantua ke Ambarita, Samosir.
“Raja Siallagan ini memiliki banyak keturunan di daerah Samosir,” katanya, Minggu (31/1/2024).
Gading mengungkapkan, tanah adat Marga Siallagan itu semuanya berada di daerah Kabupaten Samosir. “Jadi setahu saya Siallagan ini dari Samosir semuanya,” pungkasnya.
(musa/Lss).
Post Views: 19
Baca Juga Pengurus DPW SPRI Sumut Periode 2023 s/d 2028 Resmi Dilantik Medan,Busernusantarasorottv .com Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh DPP SPRI. Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang sebagai Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 -2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. “Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan. Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindaklanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media. “Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi,” papar Mandagi. Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdiatribusi merata di setiap daerah. “Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padah ada potensi biaa diraih jika pemda membuat regulasinya,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. “Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya,” imbuhnya. (SMS/L).
