Doloksanggul,busernusantarasorottv.com– Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Huta Mas Doloksanggul, Jumat (1/8/2025), dan menjadi momen penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis. Di antaranya, Martin Manurung, SE, MA (Anggota Komisi XI DPR RI), Oktana Yudha Sakti (Kepala KPPN Balige Kanwil DJPb Sumut), Berliana Simatupang, SE (Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumut), serta Indra Khaira Jaya, SE (Direktur Pengawasan BLU, BUMD dan BUMDes BPKP Pusat). Masing-masing membawakan materi terkait pengawasan, mekanisme penyaluran dana desa, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam tata kelola desa sejahtera.
Peserta workshop terdiri dari pimpinan OPD, para Camat, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Humbahas. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Farid Firman, Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora, serta anggota DPRD Jorotman Purba, Gerhana Tumanggor, dan Normauli Simarmata. Acara dipandu oleh Kepala Dinas PMDP2A Humbahas, Maradu Napitupulu.
Dalam sambutan pembuka, Nugroho Sri Danardono dari BPKP Sumut menegaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata kelola dana desa yang efektif, dengan fokus pada penguatan kapasitas perangkat desa, prinsip good governance, pemberdayaan SDM, serta transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Humbahas, Tua Marsatti Marbun, mewakili Bupati Humbahas, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa workshop ini memberikan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan desa. “Ini menjadi bekal berharga untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Martin Manurung menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara akurat dan bertanggung jawab. Ia juga menyoroti peran strategis BPKP dalam mendampingi pemerintah desa agar pengelolaan dana tidak menimbulkan persoalan hukum.
Workshop dilaksanakan secara hybrid, baik luring maupun daring, sehingga dapat diikuti secara luas oleh seluruh elemen pemerintahan desa. Diharapkan hasil workshop ini dapat langsung diimplementasikan dalam tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Freddy/
